Jurnal Ekspos, Jurnal ini membahas struktur, kebijakan, dan dinamika pemerintahan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan fokus pada upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam mengelola sumber daya, kebijakan publik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Kabupaten Kudus berkontribusi pada kemajuan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus
Sinkronisasi Indikator Ekonomi Makro RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 Dengan KEM-PPKF 2027
Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah diperlukan agar target makroekonomi, arah kebijakan, dan dukungan fiskal saling menguatkan. Penelitian ini menganalisis keselarasan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada dimensi indikator, arah kebijakan, dan dukungan fiskal. Penelitian menggunakan analisis kebijakan kualitatif dan analisis dokumen dengan reduksi, penyajian, pembandingan, dan penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa target IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan bergerak searah dengan agenda nasional, sedangkan rentang sasaran pertumbuhan ekonomi Kudus sebesar 1,50-3,90 persen terlalu lebar untuk menjadi tolok ukur evaluasi yang tegas. Arah kebijakan daerah relevan dengan penguatan sumber daya manusia, produktivitas, dan perlindungan sosial, tetapi diversifikasi ekonomi masih memerlukan prioritas sektoral serta ukuran kinerja. Kesesuaian belanja wajib belum dapat diverifikasi karena nilai alokasi, dasar penghitungan, dan persentasenya belum disajikan. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu mempersempit rentang target, memperkuat diversifikasi berbasis bukti, dan membangun pemantauan berkala dengan tindakan korektif.
Copyright (c) 2026 Jurnal Ekspos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Sego Pindang Kerbau Kudus Sebagai Geo-Cultural Heritage Berbasis Kearifan Lokal
Sego Pindang merupakan kuliner khas Kudus yang menghubungkan bahan pangan, teknik memasak, narasi toleransi Sunan Kudus, dan identitas daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukannya melalui perspektif geo-cultural heritage dan merumuskan implikasi pelestarian bagi Kabupaten Kudus. Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan parameter nilai budaya, sejarah, lingkungan, serta implikasi kebijakan pelestarian. Hasil telaah menunjukkan bahwa Sego Pindang memiliki karakter budaya melalui resep dan penyajian yang dikenali sebagai khas Kudus; nilai sejarah melalui narasi penggunaan daging kerbau dalam penghormatan terhadap pemeluk Hindu; serta relevansi lingkungan melalui hubungan potensial antara pangan, bentang wilayah, dan jaringan pasokan, termasuk indikasi awal dari tren populasi ternak kerbau lokal, yang keseluruhannya masih memerlukan penelusuran rantai pasok lebih lanjut. Implikasi pelestarian diarahkan pada dokumentasi warisan, inventarisasi pelaku, serta penguatan interpretasi wisata berbasis budaya. Sego Pindang bukan geoheritage dalam pengertian objek geologi, tetapi dapat diinterpretasikan sebagai geofood atau geoproduct apabila keterkaitan bahan, tempat, pengetahuan, dan komunitas dibuktikan. Pelestarian disarankan dimulai melalui inventarisasi pelaku, dokumentasi resep, penelusuran pasokan, verifikasi status Warisan Budaya Takbenda, dan pengembangan wisata edukatif berbasis persetujuan komunitas.
Projecting the Impact of Fuel Price Increases on Rural Economic Resilience and Community Welfare in Kudus Regency: A Technocratic Perspective on Regional Development
Fuel price adjustments in Indonesia generate cascading economic effects, particularly in rural regions dependent on agriculture, tobacco processing, and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Kudus Regency, Central Java — an economy simultaneously anchored by a dominant cigarette-processing industry and a substantial agrarian base — faces distinctive challenges in sustaining economic stability and household welfare amid rising production, distribution, and consumption costs triggered by energy price shocks. This study analyzes the projected impact of fuel price increases on the economic resilience and welfare of rural communities in Kudus Regency and formulates evidence-based policy recommendations. It adopts a combined quantitative-qualitative design, drawing on secondary data and literature synthesis, Input-Output (I-O) analysis, and Structural Vector Autoregression (SVAR) with Impulse Response Function (IRF) evidence to trace how energy-price shocks transmit through regional economic sectors. Findings indicate that fuel price increases raise operational costs in agriculture, inflate transportation expenses for tobacco-factory workers, compress micro and small enterprise margins, and heighten the risk of food-price inflation and near-poor households falling below the poverty line. Conversely, the regional Tobacco Excise Revenue-Sharing Fund (DBHCHT) and strengthened regional inflation-control mechanisms constitute potentially effective mitigation instruments, provided they are supported by accurate beneficiary targeting and cross-sectoral coordination. The study concludes that adaptive, evidence-based regional policy oriented toward strengthening rural economic resilience is essential for sustaining inclusive regional development in energy-dependent agrarian-industrial regencies such as Kudus.
Evaluating Water Governance Sustainability Through an Environmental, Social, and Governance (ESG) Lens: A Case Study of Kudus Regency, Central Java, Indonesia
Industrial agglomeration and the progressive degradation of the Mount Muria catchment area have placed Kudus Regency, Central Java, at serious risk of a structural hydrological deficit. This study analyzes the sustainability of water resource management in Kudus Regency through the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework, addressing a literature gap between studies treating regional water security as either a purely hydro-physical or a purely utility-management problem, rarely as an integrated policy system. Using a descriptive qualitative case study design based on systematic desk review, the study triangulates 2021-2025 secondary data, including Regional Environmental Performance Reports (DIKPLH), river-basin water balance records, national statistics, and regulatory documents, guided by a parameter matrix adapted from the GRI 303 water-and-effluents standard. The analysis shows that the overall water sustainability status of Kudus Regency is Vulnerable and trending toward Critical. Under the Environmental pillar, dependable streamflow declined by 4.2% annually amid upstream deforestation and selective corporate disclosure of groundwater extraction. Under the Social pillar, a pronounced spatial asymmetry was found: 84.2% piped-water coverage in the urban sub-district versus 31.5% in agrarian sub-districts, compounded by a hidden double financial burden from bottled-water substitution. Under the Governance pillar, the recentralization of groundwater permit issuance has paralyzed local enforcement capacity, while conservation spending remains below 0.85% of the regional budget. The study concludes that strong performance in one ESG pillar cannot offset failure in another, and proposes a Mandatory Water Offsetting scheme and an Integrated Groundwater Supervisory Desk as policy instruments to avert a Tragedy of the Commons.
Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework
Wayang Klitik Wonosoco: Jejak Sejarah, Makna Budaya, Dan Arah Pelestarian Seni Pertunjukan Tradisional Kudus
Wayang Klitik Wonosoco merupakan seni pertunjukan wayang kayu yang terkait dengan ritual bersih sendang di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik, jejak perkembangan, makna budaya, dan arah pelestariannya. Penelitian menggunakan studi pustaka deskriptif-kualitatif dengan lima sumber khusus Wonosoco sebagai bukti inti dan literatur pewayangan lain sebagai konteks pembanding. Analisis dilakukan melalui ekstraksi informasi, pengelompokan tematik, perbandingan antarsumber, dan penilaian batas bukti. Hasil kajian menunjukkan bahwa ciri visual Wayang Klitik terdapat pada bahan kayu pipih, bentuk wajah, warna, aksesori, serta sikap tubuh tokoh. Pertunjukannya menjalankan fungsi personal, sosial-ritual, dan fisik-praktis; adaptasi struktur pementasan dari tradisi Kasunanan Surakarta memperlihatkan bahwa keberlanjutan budaya berlangsung melalui kesinambungan sekaligus perubahan. Bukti khusus Wonosoco mendukung keterbatasan frekuensi pementasan tahunan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan krisis regenerasi atau penurunan minat generasi muda. Pelestarian disarankan dimulai dengan inventarisasi pelaku dan dokumentasi berbasis persetujuan komunitas, dilanjutkan transmisi pengetahuan, penguatan kelembagaan, serta promosi yang membedakan ranah sakral dan publik. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menempatkan komunitas sebagai pemilik tradisi dan menggunakan indikator terukur dalam setiap program.
Caping Kalo Sebagai Representasi Identitas Kultural Dalam Konstruksi Busana Adat Masyarakat Kudus
Caping Kalo merupakan bagian khas busana adat perempuan Kudus yang mempertemukan budaya material, identitas saudagar, dan nilai Gusjigang. Kajian terdahulu lebih banyak mendeskripsikan bentuk, sejarah, atau busana adat Kudus secara umum; belum banyak yang menata hubungan antara karakter visual Caping Kalo, produksi makna, dan agenda pelestarian daerah dalam satu kerangka analitis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan karakter material dan transformasi fungsi Caping Kalo, menafsirkan representasi identitas kulturalnya, serta merumuskan implikasi kebijakan pelestarian. Penelitian menggunakan studi pustaka deskriptif-kualitatif dengan analisis tematik dan semiotika Roland Barthes pada tingkat denotasi, konotasi, dan mitos. Literatur menunjukkan bahwa bentuk bulat-pipih, anyaman halus, dan pemakaian dalam busana adat membedakan Caping Kalo dari caping agraris. Pada tingkat konotatif, artefak ini dihubungkan dengan kesantunan, ketekunan, religiositas, dan kemapanan saudagar; pada tingkat mitos, ia membangun citra perempuan Kudus yang memadukan etos dagang dan moralitas santri. Namun, sebagian klaim teknis, jumlah pengrajin, serta unsur akulturasi tertentu belum didukung bukti yang memadai. Pelestarian disarankan diawali dengan inventarisasi, dokumentasi berbasis persetujuan komunitas, regenerasi keterampilan, dan promosi yang menjaga otentisitas.
Modal Kultural Islam Moderat Kudus Dalam Diplomasi Soft Power Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus
Kudus memiliki modal kultural Islam moderat yang tercermin dalam narasi toleransi Sunan Kudus, akulturasi Menara Kudus, tradisi pesantren, dan etos Gusjigang. Artikel ini menganalisis bagaimana modal tersebut dapat ditempatkan dalam diplomasi soft power Nahdlatul Ulama (NU) di Asia Tenggara. Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan analisis tematik. Kerangka Joseph S. Nye digunakan untuk memetakan sumber daya budaya, nilai politik, dan kredibilitas kebijakan, sedangkan faith-based diplomacy dan track-two diplomacy menjelaskan peran NU sebagai aktor keagamaan non-negara. Hasil telaah menunjukkan tiga pola diplomasi NU: penyebaran nilai dan wacana, pendidikan dan jejaring keulamaan, serta kemanusiaan dan perdamaian. ASEAN IIDC 2023 dan penjajakan kerja sama PBNU–delegasi Thailand 2025 memberi bukti terverifikasi tentang dialog antaragama dan pertukaran pengetahuan; klaim kegiatan lain masih memerlukan sumber primer. Modal Kudus relevan sebagai narasi lokal bagi diplomasi tersebut, tetapi belum terdapat bukti bahwa ia telah dioperasionalkan secara langsung dalam program regional NU. Pemerintah Kabupaten Kudus dapat berperan melalui dokumentasi berbasis bukti, konsorsium pesantren, pertukaran akademik, dan wisata religi yang tidak mengkomodifikasi toleransi.
Penerapan Data Citra Satelit Landsat-9 Dalam Mendeteksi Genangan Banjir di Kabupaten Kudus Tahun 2023
This study compares NDWI and MNDWI applied to Landsat-9 imagery for mapping flood inundation in Kudus Regency during January-February 2023. Top of Atmosphere Reflectance imagery was processed using Google Earth Engine, Fiji ImageJ, and QGIS; NDWI thresholds were derived with Otsu, while MNDWI used Natural Breaks. Accuracy was evaluated using confusion matrices. Inundated areas in January reached 43.77 km² (NDWI) and 78.15 km² (MNDWI), increasing in February to 60.99 km² (NDWI) and 90.45 km² (MNDWI). The highest Kappa was obtained by MNDWI in January (0.90) and NDWI in February (0.97), indicating that index performance depends on image conditions. Undaan consistently ranked first under both indices. The results can support risk-assessment updates, intervention prioritization in Undaan, and agricultural impact assessment. Scene metadata, reference data, cloud masking, and field validation must nevertheless be completed before operational use.
Geoheritage, Local Wisdom, and Spring Conservation: The Sedekah Sendang Dewot Tradition of Wonosoco Village, Kudus Regency, Central Java, Indonesia
Spring-water resources worldwide are under mounting pressure from land-use conversion, urban expansion, and conservation models that rely heavily on top-down technical and regulatory instruments while neglecting the social, spiritual, and cultural dimensions of water stewardship. This study investigates how local wisdom contributes to evidence-based spring conservation through the case of Sedekah Sendang Dewot, an annual votive ceremony performed by the community of Wonosoco Village, Undaan District, Kudus Regency, Central Java, examined within the geoheritage framework of the Muria Mountain landscape. A mixed-methods design integrated quantitative spatial analysis using a Geographic Information System (GIS) with descriptive qualitative analysis, drawing on hydrogeological maps, a Digital Elevation Model, land-use/land-cover data, field-based geosite inventory, in-depth interviews, and participant observation. Results indicate that Sendang Dewot is a lowland spring, situated at approximately 21 metres above sea level, whose emergence is associated with a sub-surface hydrological system embedded in the volcanic landscape of Muria. The Sedekah Sendang Dewot tradition functions as a community-based conservation mechanism sustained through customary prohibitions, periodic ritual cleansing (resik-resik), and belief in a spiritual guardian (danyang) that reinforces compliance. Spatial zonation integrating hydrogeological and cultural criteria delineated a sacred core, hydrological buffer, education-and-culture zone, and landscape zone; overlay analysis showed that residential land use dominates all four zones, indicating persistent anthropogenic pressure even within the sacred core. These findings demonstrate that ritual-based local wisdom is a substantive, spatially expressed conservation instrument that can be systematically integrated with geoheritage science to inform sustainable, culturally grounded eco-geotourism planning in the Muria region.
Strategi Pembangunan Klaster Agrokompleks Kudus 2027: Analisis Bibliometrik Dan Tinjauan Literatur Sistematis Untuk Kebijakan Berbasis Bukti
Kabupaten Kudus memerlukan diversifikasi ekonomi yang menghubungkan pertanian, peternakan, sumber daya lahan-air, ekologi Muria, dan industri kreatif. Penelitian ini memetakan riset agrokompleks Kudus serta merumuskan agenda kebijakan 2027 melalui analisis bibliometrik dan tinjauan literatur sistematis. Penelusuran Scopus pada Oktober 2025 mengikuti PRISMA 2020: 80 dokumen teridentifikasi, 78 lolos periode 2016–2025, 21 lolos bidang, dan 19 menjadi corpus akhir. VOSviewer 1.6.20 dan bibliometrix 4.3.0 digunakan untuk analisis jaringan serta tren. Artikel kemudian dikodekan secara eksklusif memakai Kerangka Klaster Agrokompleks: pertanian-rempah 5 artikel (26,3%), peternakan 3 (15,8%), lahan-air 7 (36,8%), ekologi-HHBK 2 (10,5%), dan industri kreatif agro 2 (10,5%). Corpus didominasi prosiding (73,7%) dan hanya memuat 23 sitasi. Kajian tata kelola hutan Muria tidak ditemukan dalam corpus Scopus tersebut, tetapi temuan ini tidak mencakup literatur nasional dan dokumen daerah. Lima agenda kebijakan diajukan dengan prasyarat verifikasi dokumen perencanaan, penguatan bukti lokal, dan kolaborasi riset daerah.
Benarkah Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD)Menurunkan Kualitas Pembangunan?
Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) berpotensi menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan bagi pemerintah daerah, khususnya daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis dampak penurunan TKD terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Kudus serta menelaah secara kritis apakah penurunan anggaran tersebut berimplikasi pada penurunan kualitas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif berbasis simulasi kebijakan dengan memanfaatkan kerangka Keynesian fiscal multiplier, Hukum Okun, dan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dokumen APBD dan RKPD, serta publikasi kebijakan fiskal nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan TKD sebesar Rp538,03 miliar atau sekitar 33,2 persen dibandingkan tahun 2025 berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 0,9-1,1 persen, meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sekitar 0,4 poin persentase, serta menaikkan tingkat kemiskinan sekitar 0,3 poin persentase. Meskipun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa penurunan TKD tidak dapat dijadikan justifikasi normatif maupun akademik untuk menurunkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Artikel ini menegaskan bahwa kualitas alokasi belanja, efisiensi pengelolaan anggaran, inovasi kebijakan, kolaborasi lintas aktor, serta modal sosial masyarakat merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Kebijakan Pendukung Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan lintas sektor yang dirancang untuk meningkatkan status gizi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dalam perspektif kebijakan publik, MBG dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial yang bertujuan menciptakan kondisi awal bagi keberlangsungan pendidikan dan pembangunan manusia jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi MBG di Kabupaten Kudus dengan menitikberatkan pada distribusi spasial dan kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) antarwilayah, serta implikasinya terhadap peran MBG sebagai kebijakan pendukung pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif–kualitatif yang diperkaya dengan analisis kuantitatif sederhana, dengan memanfaatkan data operasional SPPG dan data sekunder bidang pendidikan sebagai informasi pendukung. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif, komparatif antarwilayah, dan analisis spasial berbasis peta sebaran SPPG. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi distribusi dan kesiapan operasional SPPG antar kecamatan, yang mencerminkan perbedaan kapasitas administratif, kesiapan fasilitas, serta konteks geografis wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerataan implementasi MBG pada tahap awal sangat dipengaruhi oleh kesiapan operasional di tingkat daerah. Dalam konteks pendidikan, MBG berperan sebagai enabling policy yang mendukung keberlangsungan kehadiran dan kesiapan belajar peserta didik, meskipun tidak secara langsung mengintervensi proses pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi MBG sebagai investasi sosial dalam pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia memerlukan penguatan tata kelola, konsistensi standar operasional, serta sinergi lintas sektor di tingkat daerah.
Analisis Kebutuhan Tenaga Pendidik Berdasarkan Rasio Ideal Guru-Murid di Kecamatan Kota Kudus
Pemerataan distribusi tenaga pendidik merupakan faktor krusial dalam menjamin mutu layanan pendidikan dasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan rasio ideal guru–murid pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kota Kudus. Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Kudus, didukung kajian literatur terkait pengelolaan dan distribusi guru. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada 36 Sekolah Dasar Negeri terdapat 315 guru dan 4.363 siswa, dengan rasio guru–murid rata-rata sebesar 1:14, yang berada di bawah rasio ideal 1:20. Meskipun secara agregat jumlah guru tergolong mencukupi, ditemukan ketidakseimbangan distribusi antar sekolah. Sejumlah sekolah mengalami kekurangan guru akibat tingginya jumlah peserta didik, sementara sebagian besar sekolah lainnya berada pada kondisi surplus guru karena rendahnya jumlah murid. Ketidaksesuaian rasio tersebut berdampak pada ketidakefisienan beban kerja guru, tantangan pengelolaan kelas, serta potensi penurunan kualitas pembelajaran pada sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Penelitian ini merekomendasikan penataan dan redistribusi guru berbasis kebutuhan riil sekolah, penyusunan proyeksi kebutuhan guru jangka panjang, peningkatan kompetensi pendidik, serta evaluasi terhadap keberlanjutan sekolah dengan jumlah peserta didik rendah. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan dasar di Kecamatan Kota Kudus
Tukar-Menukar Tanah Kas Desa dalam Perspektif Tata Kelola dan Perencanaan Wilayah: Studi Kasus PT Pura Barutamadi Kabupaten Kudus
Kebijakan tukar-menukar tanah kas desa merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk mengakomodasi kebutuhan investasi sekaligus mendukung pembangunan wilayah. Namun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang, perlindungan aset publik desa, dan keberlanjutan lingkungan apabila tidak dikelola secara terencana dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan tukar-menukar tanah kas Desa Jati Wetan yang diajukan oleh PT Pura Barutama terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus, serta menelaah peran tata kelola pemerintahan daerah dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis dokumen kebijakan, kajian teknis, dan literatur pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif–evaluatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian spasial, konsistensi perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi perkiraan tanah pengganti berada pada kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Kudus, sehingga tidak menimbulkan konflik zonasi secara langsung. Dari perspektif RPJMD, kebijakan tukar-menukar tanah kas desa berpotensi mendukung perlindungan aset desa dan penguatan ekonomi perdesaan, sepanjang fungsi agraris lahan pengganti dipertahankan secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tukar-menukar tanah kas desa tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian lokasi dan luas lahan, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya peran lembaga perencana dalam menjaga konsistensi antara kepentingan investasi, perlindungan aset publik, dan tujuan pembangunan berkelanjutan
Implementasi Kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih: Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus dalam Perspektif Mazmanian dan Sabatier
Kajian ini membahas implementasi kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal, dengan fokus pada kesiapan kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi. Permasalahan utama yang diangkat adalah kesenjangan antara kekuatan regulasi KDKMP dan capaian kinerja koperasi di tingkat operasional, yang ditandai oleh keterbatasan kemampuan manajerial, perencanaan usaha, serta pengambilan keputusan pengurus koperasi. Tujuan kajian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan KDKMP dan mengidentifikasi faktor penentu keberhasilannya dari perspektif kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan dukungan data kuantitatif melalui kuesioner kepada pengurus dan anggota KDKMP di Kabupaten Kudus, yang dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier serta matriks USG (Urgency, Seriousness, Growth). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan KDKMP telah didukung oleh regulasi dan struktur kelembagaan yang memadai, namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus sebagai aktor pelaksana kebijakan. Keterbatasan tersebut memengaruhi keseluruhan tahapan implementasi, sehingga kebijakan cenderung berhenti pada capaian administratif dan belum menghasilkan kinerja ekonomi yang berkelanjutan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia pengurus merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan KDKMP, serta perlu ditempatkan sebagai fokus utama dalam strategi pembinaan koperasi oleh pemerintah pusat dan daerah.
Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Evidence-Based Planning
Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dinamika sosial-ekonomi yang cepat, keterbatasan integrasi data lintas sektor, serta budaya pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berbasis bukti. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan pembangunan sering kali kurang tepat sasaran dan belum optimal dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan peluang strategis untuk mentransformasi proses perencanaan pembangunan menuju pendekatan evidence-based planning yang lebih akurat, adaptif, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran AI sebagai mitra strategis perencana dalam perencanaan pembangunan daerah serta mengidentifikasi peluang, tantangan, dan implikasi kebijakan penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain konseptual-analitis berbasis kebijakan melalui studi literatur dan telaah dokumen kebijakan nasional maupun internasional. Analisis dilakukan dengan mensintesis temuan penelitian terdahulu, praktik terbaik, serta konteks kelembagaan perencanaan di pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI berpotensi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui kemampuan analisis data berskala besar, prediksi tren, prioritisasi program, dan monitoring kinerja secara lebih objektif. Namun, keberhasilan implementasi AI sangat bergantung pada kesiapan tata kelola data, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kerangka regulasi dan etika. Oleh karena itu, integrasi AI dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan secara bertahap, kolaboratif, dan berkelanjutan agar benar-benar berkontribusi pada peningkatan efektivitas kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.
Faktor dan Strategi Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pasar tenaga kerja dan efektivitas pembangunan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, TPT Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari 3,19 persen pada tahun 2024 menjadi 3,23 persen. Meskipun kenaikannya relatif kecil, kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan struktural yang perlu dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab peningkatan TPT di Kabupaten Kudus serta merumuskan strategi penanganannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan daerah, dan kajian literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan TPT dipengaruhi oleh pelemahan pertumbuhan sektor industri pengolahan, pergeseran struktur lapangan usaha ke sektor yang bersifat musiman, kesenjangan keterampilan tenaga kerja, lemahnya perencanaan dan sistem informasi pasar kerja, serta faktor musiman seperti siklus produksi industri dan masuknya lulusan baru ke pasar kerja. Berdasarkan temuan tersebut, strategi penanganan pengangguran terbuka perlu diarahkan pada penguatan daya serap sektor industri, peningkatan kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja, perbaikan tata kelola ketenagakerjaan, serta pengembangan alternatif lapangan kerja melalui UMKM dan ekonomi lokal. Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu menurunkan TPT secara berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pasar tenaga kerja daerah
Analisis Rendahnya Pilar Pasar Produk dan Sistem Keuangandalam IDSD Kabupaten Kudus
Kabupaten Kudus pada tahun 2025 mencatat nilai IDSD sebesar 3,61, namun menunjukkan ketimpangan antar pilar, khususnya pada Pilar 7 (Pasar Produk) dan Pilar 9 (Sistem Keuangan). Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor struktural penyebab rendahnya capaian kedua pilar tersebut. Pendekatan deskriptif digunakan dengan memanfaatkan data sekunder IDSD dan PDRB Kabupaten Kudus. Analisis indikator IDSD dipadukan dengan interpretasi struktur ekonomi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi sektor industri manufaktur, lemahnya sektor jasa, serta belum berkembangnya ekonomi kreatif menurunkan tingkat persaingan pasar. Selain itu, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya pemanfaatan KUR, serta minimnya literasi keuangan dan asuransi memperlemah sistem keuangan daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sektor jasa, digitalisasi UMKM, dan peningkatan inklusi keuangan untuk memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.
Analisis Kelayakan Pengembangan Waste to Energy (WtE) pada Kabupaten Kudus
Peningkatan timbulan sampah perkotaan menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Kudus seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Timbulan sampah mencapai sekitar 464 ton per hari, sementara sistem pengelolaan yang ada masih didominasi pola collect–transport–dump sehingga memberikan tekanan besar terhadap kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo. Kondisi ini mendorong perlunya transformasi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan melalui penerapan teknologi Waste to Energy (WtE). Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan pengembangan WtE di Kabupaten Kudus sebagai solusi pengurangan beban TPA sekaligus penyediaan energi terbarukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data sekunder dari dokumen perencanaan daerah, laporan teknis, regulasi nasional, dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan dengan meninjau aspek teknis, ekonomi, kelembagaan, dan logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WtE berpotensi dikembangkan di Kabupaten Kudus, terutama melalui skema regional untuk memenuhi kebutuhan bahan baku minimal 1.000 ton per hari. Dari aspek ekonomi, proyek dinilai layak karena didukung kebijakan feed-in tariff listrik dari PSEL. Namun, implementasinya memerlukan penguatan kelembagaan, kesiapan logistik, peningkatan pemilahan sampah di sumber, serta kerja sama lintas daerah yang berkelanjutan
Analisis Capaian dan Kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kudus
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator strategis dalam menilai capaian pembangunan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis capaian serta kesenjangan RLS di Kabupaten Kudus sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan daerah, serta literatur terkait pembangunan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan, masih terdapat kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, akses dan keberlanjutan pendidikan menengah, kualitas layanan pendidikan, serta perbedaan kondisi sosial ekonomi antar kecamatan. Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan pendidikan daerah dan koordinasi lintas perangkat daerah belum sepenuhnya optimal dalam mendukung peningkatan RLS secara merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan afirmatif berbasis wilayah, peningkatan sinergi lintas perangkat daerah, serta integrasi program pendidikan dengan kebijakan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan strategis untuk mempercepat peningkatan RLS dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Kabupaten Kudus.
Analisis Spasial Cakupan Pelayanan Sekolah Dasar Berdasarkan Kepadatan dan Jarak di Kabupaten Kudus
Akses terhadap pendidikan dasar merupakan hak fundamental setiap warga negara dan menjadi faktor penting dalam pembangunan manusia yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis cakupan pelayanan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kudus berdasarkan jarak layanan dan kepadatan penduduk pada tingkat desa. Analisis dilakukan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui teknik buffer jarak 200 m (jangkauan sangat dekat) dan 1000 m (Standar Pelayanan Minimal), serta klasifikasi kepadatan penduduk berdasarkan SNI 03-7013-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah permukiman berada pada kategori sangat terjangkau dan cukup terjangkau terhadap layanan SD. Wilayah dengan kategori kurang terjangkau sangat terbatas secara luasan dan tersebar di wilayah perdesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Kudus secara spasial sudah relatif merata. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan antara lain: optimalisasi kapasitas sekolah, memanfaatkan sekolah yang sudah ada secara optimal agar tidak ada ketimpangan jumlah murid, dan regrouping sekolah di wilayah padat sekolah
Copyright (c) 2025 Jurnal Ekspos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Dinamika Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kudus Pada Tahun 2019 – 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Kudus, menganalisis kontribusi terhadap perekonomian daerah, dan mengusulkan strategi pengembangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Location Quotient, Shift Share, dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan jasa lainnya merupakan sektor basis yang dominan, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki potensi berkembang lebih lanjut. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup strategi peningkatan daya saing produk unggulan, optimalisasi infrastruktur pendukung, serta penguatan kebijakan pemerintah dalam mendukung ekonomi lokal
Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi pembangunan partisipatif yang mengedepankan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kudus memiliki kekayaan kearifan lokal dan modal sosial yang potensial untuk dikembangkan sebagai basis pembangunan desa wisata. Artikel ini bertujuan untuk menelaah berbagai literatur yang membahas peran kearifan lokal dan modal sosial dalam pembangunan desa wisata serta mengkaji peluang dan tantangan implementasinya dalam konteks kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) dengan pendekatan naratif, mencakup analisis atas jurnal ilmiah, dokumen kebijakan (termasuk RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029), dan laporan studi kasus desa wisata berbasis budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kearifan lokal—berupa nilai adat, tradisi spiritual, dan kesenian daerah—berperan sebagai pengikat sosial sekaligus daya tarik wisata yang unik. Modal sosial seperti gotong royong, kepemimpinan informal, dan jejaring lokal memperkuat struktur komunitas dalam menjalankan program desa wisata secara berkelanjutan. Di sisi lain, terdapat tantangan berupa rendahnya kapasitas kelembagaan desa, belum optimalnya regulasi wisata berbasis budaya, dan risiko komersialisasi nilai tradisional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap konteks sosial budaya serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan akademisi dalam merancang model desa wisata berbasis kearifan lokal di Kudus.
Analisis Prospektif untuk Penyusunan Peraturan Bupati Kudus sebagai Tindak Lanjut Perda Produk Halal Kabupaten Kudus
Makalah kebijakan ini disusun sebagai bahan perumusan Peraturan Bupati Kudus yang akan menjadi tindak lanjut dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Halal. Tujuannya adalah merumuskan alternatif kebijakan yang dapat memperkuat pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Kabupaten Kudus, terutama dalam konteks pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan prospektif menurut William N. Dunn, dengan memanfaatkan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu dari Rusydiana (2022) yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Harmoni Kementerian Agama RI (2022) serta dokumen Rancangan Perda Produk Halal Kabupaten Kudus (2025). Analisis difokuskan untuk menilai berbagai alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan JPH di daerah meliputi rendahnya literasi halal, keterbatasan biaya sertifikasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan belum optimalnya pendampingan UMKM. Dari empat alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu pembentukan Halal Center Kudus, digitalisasi layanan halal, skema pembiayaan bersama, dan pendampingan klaster UMKM, menunjukkan bahwa kombinasi pembentukan Halal Center Kudus dan program pendampingan halal berbasis klaster merupakan pilihan terbaik dan paling realistis diterapkan sehingga wajib dimasukkan dalam Peraturn Bupati Kudus tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan konsumen muslim, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mewujudkan tata kelola halal yang efektif, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Kudus.
kebijakan publik jaminan produk halal analisis prospektif Kabupaten Kudus UMKM
Hubungan Tingkat Kemiskinan dan Angka Putus Sekolah Anak di Kabupaten Kudus: Studi Kuantitatif tentang Ketimpangan Akses Pendidikan Dasar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kudus dengan pendekatan kuantitatif-spasial. Berdasarkan data sembilan kecamatan tahun 2024, dilakukan uji korelasi Pearson dan regresi linier sederhana untuk mengukur kekuatan dan kontribusi hubungan antarvariabel. Hasil menunjukkan korelasi positif signifikan antara kemiskinan dan putus sekolah (r = 0,71; p < 0,05), serta 50,2% variasi angka putus sekolah dapat dijelaskan oleh tingkat kemiskinan antarwilayah (R² = 0,502). Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya akibat kondisi rumah tangga, tetapi juga refleksi dari distribusi spasial kemiskinan, infrastruktur pendidikan, dan efektivitas intervensi sosial. Wilayah perbatasan seperti Dawe dan Undaan mengalami tingkat kemiskinan dan putus sekolah tertinggi, serta kesenjangan layanan pendidikan formal. Penelitian ini mengungkap keterbatasan program afirmatif nasional seperti PIP dan PKH yang belum responsif terhadap risiko spasial lokal. Pendekatan spasial berbasis data terbukti krusial untuk perencanaan pendidikan yang inklusif dan adil. Dengan demikian, studi ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis dalam desain kebijakan perlindungan pendidikan anak berbasis wilayah.
Revitalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM: Kajian Literatur atas Praktik Baik dari Kabupaten Kudus
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi sentral dalam pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM melalui penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan pendanaan, serta fasilitasi digitalisasi dan legalisasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM dengan mengambil studi kasus Kabupaten Kudus sebagai praktik baik. Metode yang digunakan adalah kajian literatur tematik dengan pendekatan naratif-kritis, mengacu pada sumber-sumber ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan daerah seperti RPJMD Kudus 2025–2029, Peraturan Daerah, laporan kinerja perangkat daerah, dan publikasi resmi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus mampu membangun model pemberdayaan UMKM yang bersifat kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis potensi lokal. Integrasi antara kebijakan ekonomi, pendidikan vokasi, dan kolaborasi swasta melalui sekolah vokasi dan pelatihan kerja menjadi kekuatan utama dalam mendorong UMKM naik kelas. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tata kelola daerah yang adaptif dan responsif merupakan faktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Studi ini memberikan kontribusi teoritis pada diskursus desentralisasi fiskal dan praktik pemberdayaan berbasis daerah, serta merekomendasikan agar pendekatan serupa diadopsi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan konteks sosial ekonomi masing-masing wilayah.
Analisis Literatur Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Kudus
Permasalahan kemiskinan merupakan isu kompleks yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi di tingkat daerah. Kabupaten Kudus, sebagai wilayah dengan kontribusi ekonomi regional yang cukup signifikan di Jawa Tengah, masih menghadapi tantangan kemiskinan terutama di kalangan pelaku usaha mikro, buruh informal, dan masyarakat pedesaan. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam RPJMD 2025–2029 telah menetapkan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai misi utama untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan ekonomi rakyat dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan kajian literatur. Metode yang digunakan adalah literature review sistematis terhadap sumber-sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam periode 2018 hingga 2024, serta dokumen kebijakan daerah terkait. Hasil kajian mengidentifikasi bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi sangat ditentukan oleh beberapa faktor utama: partisipasi masyarakat, akses pembiayaan inklusif, dukungan infrastruktur lokal, penguatan kelembagaan ekonomi mikro, serta adanya sinergi antar pemangku kepentingan. Temuan literatur juga menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi berbasis data dalam pelaksanaan program, agar dampaknya dapat terukur secara sosial dan ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yang terencana, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (evidence-based).
Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kabupaten Kudus
Waste management is a strategic issue in the pursuit of sustainable development in Kudus Regency. With a daily waste generation reaching 437.40 tons in 2024, and more than 30% remaining unmanaged, this condition reflects a significant gap between waste production and management capacity. This study aims to analyze the policy direction and strategies outlined in the 2025–2029 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Kudus Regency using a descriptive-analytical qualitative approach. The findings reveal that despite supportive policies, waste management in Kudus still faces challenges such as limited infrastructure, low public participation, and weak institutional integration. Circular economy-based strategies, community empowerment, waste-to-energy technologies (e.g., RDF), and participatory approaches are key to achieving sustainable waste management. The study highlights the importance of multi-stakeholder collaboration and behavioral transformation as fundamental pillars of effective environmental governance
Dampak Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Kudus
Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang saling berkaitan dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelatihan BLK dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan analisis kuantitatif melalui survei kepada peserta pelatihan dan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam serta diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK mampu meningkatkan keterampilan peserta, yang berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan mereka. Selain itu, terdapat hubungan positif antara jumlah pelatihan yang diikuti dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurangnya kesesuaian beberapa program pelatihan dengan kebutuhan industri. Kesimpulannya, pelatihan BLK berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, sehingga berperan dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kudus. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor industri, dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan ke depan.
Analisis Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kudus Menggunakan Network Analyst dan Data OpenStreetMap
Akses terhadap fasilitas kesehatan merupakan indikator penting dalam pembangunan wilayah yang adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit dan puskesmas, dengan memanfaatkan data jaringan jalan dari OpenStreetMap (OSM) dan metode Network Analyst dalam perangkat lunak ArcMap. Data yang digunakan meliputi titik lokasi fasilitas kesehatan, jaringan jalan, batas desa, dan data kependudukan. Proses analisis dilakukan dengan membuat service area sejauh 1 km dan 2 km dari setiap fasilitas, yang kemudian di-overlay dengan data administratif desa. Hasil menunjukkan bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Kudus, terutama Kecamatan Dawe dan Undaan, belum terjangkau secara optimal oleh layanan kesehatan dalam radius ideal. Temuan ini memberikan dasar rekomendasi untuk penambahan fasilitas kesehatan baru di wilayah tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa integrasi data spasial terbuka dan analisis jaringan dapat menjadi alat penting dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis keadilan spasial.